Ketua Komisi E DPR Papua, Drs. Max Mirino mengatakan persoalan HIV/AIDS di Papua selalu menjadi perhatian mereka dan melakukan komunikasi yang intens dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Komunikasi juga dengan stake holder lainnya termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang HIV/AIDS.
“Bahkan secara politik DPR telah melakukan perlindungan bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA),”tutur Mirino kepada tabloijdubi.com di Jayapura Kamis(26/1).
Dia menambahkan secara politik, DPR telah melakukan komunikasi guna melindungi mereka yang terkena HIV/AIDS.
Langkah-langkah perlindungan itu, lanjut dia berupa tindakan preventif bagi mereka yang sudah kena HIV/AIDS dan langkah kedua dengan memberi dukungan dalam hal hubungan dengan pemerintah dan pegiat LSM peduli HIV/AIDS.
Dia berharap pegiat LSM dapat mengendalikan HIV/AIDS di Tanah Papua dengan kerja sama terpadu bersama lembaga legislativ. Menyangkut Peraturan Daerah (Perda) HIV/AIDS kata Max Mirino Perda-Perda tersebut didorong oleh DPR sebagai keputusan politik untuk ditindaklanjuti oleh stake holder (pemangku kepentingan) dan masyarakat.
“Secara politik DPRP mendukung semua langkah yang kongkrit,” tutur Max Mirino.
Bahkan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) kata Mirino, tidak boleh ada diskriminasi untuk ODHA, karena bagaimanapun ODHA punya hak untuk hidup. “Karena dalam kondisi demikian, ODHA harus tetap dilindungi,”tutur Mirino.
Koordinator Tim Assistensi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua, Drs. Th. Pasaribu secara terpisah mengatakan peranan DPRP belum cukup hanya dengan mensahkan sebuah Perda HIV/AIDS.
“DPRP harus lebih kongkrit dan lebih keras bicara kepada pemerintah dan masyarakat bahwa Papua ada dalam ancaman bahaya HIV,” ujar Pasaribu via short massage system (SM), Kamis, (26/1). Untuk itu kata mantan Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana (Ortal) Setda Provinsi Papua ini setiap pimpinan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota harus secara jelas memasukan penanggulangan HIV/AIDS dalam kebijakan dan program daerah masing-masing. Pasaribu berharap dengan kebijakan tersebut masyarakat juga peduli dengan masalah ini.
“Bahkan dalam setiap kunjungan kerja (DPRP), jangan lupa membicarakan ini (HIV/AIDS),” saran mantan Sekretaris Daerah Kota Jayapura kepada media ini.